BANYUASIN, Buana Sumsel- Roni Utama, Camat Banyuasin II kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) bantah tudingan warga Desa Sungsang II, perihal belum dilantiknya pemenang pilkades desa Sungsang II, karena terkait ganti rugi lahan. Menurut Roni disela-sela rapat dengan masyarakat desa Sungsang II Selasa (19/01/2010), mengatakan tertundanya pelantikan itu karena ada salah satu kontestan yang mempertanyakan pemilihan kades desa Sungsang II.
“Jadi tidak benar kalau dirinya akan mengganti rugi lahan warga yang masuk wilayah PT. CIN dulu, baru diadakan pelantikan terhadap kades terpilih,” ujarnya Roni.
Dia juga menambahkan bahwa permasalahan itu juga bukan wewenangnya lagi, karena sudah ditangani oleh pihak kabupaten Banyuasin dan kalau mau jelas silahkan hubungi pihak kabupaten. “Tolong dipisahkan antara belum dilantiknya kades dengan ganti rugi tanah,” tegasnya.
Seperti diberitakan beberapa saat yang lalu banyak masyarakat mempertanyakan kades terpilih mengapa tidak dilantik? Apakah karena ada pihak-pihak tertentu menginginkan penggantian lahan yang akan dibuat perkebunan oleh Pt CIN.
“Kami sangat menyayangkan di samping tanah mereka terlalu murah ganti ruginya dan mendapat potongan pula sebesar Rp.350 ribu untuk pembuatan Surat Pengakuan Hak (SPH). Kami warga yang menerima ganti rugi hanya menerima Rp 650 ribu persurat (2h). Sementara sangat jauh dari standar yang di tetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun),” ujar Sanang salah satu warga desa pada Buana Sumsel.
Sementara rekannya yang mengaku bernama Sulaiman mengatakan, “Sebagai warga, kami bertanya-tanya siapa yang menetapkan harga semurah itu. Kalau hasil mufakat kapan mufakatnya dan di mana serta siapa yang hadir?”
Sementara itu, menurut Ketua Karang Taruna Desa Sungsang hari ini (19/01/2010 ) jam 09 WIB sampai dengan jam 12 WIB, rapat yang dihadiri unsur muspida dan muspila tidak tercapai kesepakatan dan rapat pada sore harinya baru disepakati antara masyarakat dan pihak-pihak terkait
“Kami sudah sepakat mengenai permasalahan ganti rugi itu. Dan kami berharap agar pihak pemerintah dapat segera melantik kades terpilih desa kami,” kata ketua Karang Taruna. (bra)
“Jadi tidak benar kalau dirinya akan mengganti rugi lahan warga yang masuk wilayah PT. CIN dulu, baru diadakan pelantikan terhadap kades terpilih,” ujarnya Roni.
Dia juga menambahkan bahwa permasalahan itu juga bukan wewenangnya lagi, karena sudah ditangani oleh pihak kabupaten Banyuasin dan kalau mau jelas silahkan hubungi pihak kabupaten. “Tolong dipisahkan antara belum dilantiknya kades dengan ganti rugi tanah,” tegasnya.
Seperti diberitakan beberapa saat yang lalu banyak masyarakat mempertanyakan kades terpilih mengapa tidak dilantik? Apakah karena ada pihak-pihak tertentu menginginkan penggantian lahan yang akan dibuat perkebunan oleh Pt CIN.
“Kami sangat menyayangkan di samping tanah mereka terlalu murah ganti ruginya dan mendapat potongan pula sebesar Rp.350 ribu untuk pembuatan Surat Pengakuan Hak (SPH). Kami warga yang menerima ganti rugi hanya menerima Rp 650 ribu persurat (2h). Sementara sangat jauh dari standar yang di tetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun),” ujar Sanang salah satu warga desa pada Buana Sumsel.
Sementara rekannya yang mengaku bernama Sulaiman mengatakan, “Sebagai warga, kami bertanya-tanya siapa yang menetapkan harga semurah itu. Kalau hasil mufakat kapan mufakatnya dan di mana serta siapa yang hadir?”
Sementara itu, menurut Ketua Karang Taruna Desa Sungsang hari ini (19/01/2010 ) jam 09 WIB sampai dengan jam 12 WIB, rapat yang dihadiri unsur muspida dan muspila tidak tercapai kesepakatan dan rapat pada sore harinya baru disepakati antara masyarakat dan pihak-pihak terkait
“Kami sudah sepakat mengenai permasalahan ganti rugi itu. Dan kami berharap agar pihak pemerintah dapat segera melantik kades terpilih desa kami,” kata ketua Karang Taruna. (bra)
Posting Komentar